BERITA62.COM, Barito Timur – DPRD Kabupaten Barito Timur mendorong percepatan realisasi kerja sama pengelolaan pelabuhan milik pemerintah daerah di Desa Telang Baru, melalui rapat kerja yang digelar pada Senin, 27 April 2026.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya konkret menindaklanjuti ketertarikan PT Surya Anugrah Indoborneo untuk berinvestasi dan mengelola pelabuhan, setelah sebelumnya terdapat perusahaan lain yang tidak melanjutkan proses kerja sama.
Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, menyampaikan bahwa rapat kerja ini melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari Bupati Barito Timur bersama Sekretaris Daerah dan jajaran kepala perangkat daerah, anggota DPRD, tim ahli, staf ahli DPRD, pihak perusahaan, hingga tokoh masyarakat.
“Pada hari ini kita melaksanakan rapat kerja berkaitan dengan rencana kerja sama pengelolaan Pelabuhan Telang Baru milik Pemda,” ujarnya.
Nursulistio menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah bergerak cepat merespons minat investasi yang diajukan pihak perusahaan.
“Pada intinya kita menindaklanjuti niat mereka dari perusahaan untuk melakukan kerja sama dengan Pemkab Barito Timur,” katanya.
Menurut Ketua DPRD, optimalisasi pelabuhan menjadi keharusan agar aset daerah tersebut tidak terbengkalai tanpa memberikan manfaat ekonomi. Ia mengingatkan pelabuhan tersebut telah ada sejak 1970-an dan resmi menjadi aset pemerintah daerah pada 2024.
“Tentu sekarang kita merasa diuntungkan karena kita memiliki pelabuhan itu, tapi sebaliknya kita akan rugi jika pelabuhan itu tidak menghasilkan apa-apa buat daerah,” tegasnya.
Nursulistio menambahkan, DPRD dan pemerintah daerah akan memastikan seluruh proses kerja sama memenuhi ketentuan hukum dan teknis.
“Kami berharap perusahaan tersebut mempersiapkan segala sesuatu, kemudian secara hukum juga kita akan kaji agar sesuai prosedur dan pengelolaan pelabuhan ini bisa terwujud dan menyumbangkan PAD,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Barito Timur, M Yamin, menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan kerja sama.
“Tapi tentunya dengan perhitungan-perhitungan yang sama-sama menguntungkan dan tidak melanggar aturan. Kami sangat mendukung apalagi pelabuhan tersebut dari tahun 1970-an sudah ada,” ujarnya.
Yamin menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah mulai membangun infrastruktur pelabuhan sejak 2007, namun hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Saat ini tidak bisa difungsikan karena beberapa kali kita mencoba untuk memanfaatkan, perusahaan-perusahaan yang akan mengelola mengundurkan diri karena tidak memenuhi syarat,” katanya.
Kepala Daerah juga menyoroti kendala akses jalan menuju pelabuhan yang masih menjadi hambatan utama.
“Jalan eks Pertamina hingga sekarang belum bisa clear, namun perusahaan ini tadi bekerja sama dengan PT BNJM (Bangun Nusantara Jaya Makmur), mereka akan lewat jalan BNJM untuk ke pelabuhan kita, sebuah alternatif terbesar yang kita harapkan bisa berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyebut pembahasan akan berlanjut dengan melibatkan lebih banyak pihak guna mencapai kesepakatan yang komprehensif.
“Hal-hal lain mengenai kesepakatan nanti akan dilakukan di pertemuan berikut, kita sama-sama mendiskusikan juga dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat selain eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Yamin berharap kerja sama pengelolaan pelabuhan tersebut segera terealisasi dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah.
“Doakan saja supaya secepatnya bisa beroperasi,” tandasnya. (BME-1)
