Tim Gabungan Barito Timur Pantau Harga BBM di SPBU dan Pengecer

Dari hasil pemantauan di SPBU, diketahui bahwa pasokan BBM masih bergantung pada permintaan harian ke Depo Banjarmasin.

Tim gabungan yang dipimpin Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P Lelu, saat memantau ketersediaan serta harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Longkang, Senin, 20 April 2026.

BERITA62.COM, Barito Timur – Tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur, TNI, dan Polri melakukan pemantauan ketersediaan serta harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU dan tingkat pengecer, Senin, 20 April 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal di tengah kelangkaan yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.

Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P Lelu, mengatakan pemantauan ini bertujuan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan serta mengantisipasi potensi lonjakan harga di lapangan. Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu hadir langsung guna melihat kondisi riil yang terjadi di masyarakat.

“Kami melakukan pemantauan langsung di SPBU dan pengecer untuk melihat kondisi riil ketersediaan dan harga BBM di masyarakat,” ujarnya usai memimpin kegiatan tersebut.

Dari hasil pemantauan di SPBU, diketahui bahwa pasokan BBM masih bergantung pada permintaan harian ke Depo Banjarmasin. Kondisi ini membuat distribusi BBM sangat bergantung pada kelancaran suplai dari luar daerah, sehingga berpotensi memengaruhi stabilitas ketersediaan di tingkat lokal.

“Harga di SPBU saat ini untuk Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.600 per liter, dan Dexlite Rp24.150 per liter, yang mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp14.500 per liter,” jelas Ari Panan.

Ia menambahkan, untuk jenis Bio Solar saat ini tidak tersedia di SPBU Longkang, sehingga masyarakat yang membutuhkan BBM jenis tersebut harus mencari alternatif lain atau menunggu pasokan berikutnya.

“Bio Solar kosong, ini menjadi perhatian karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk sektor usaha dan transportasi,” kata Asisten I.

Sementara itu, di tingkat pengecer ditemukan adanya selisih harga yang cukup tinggi dibandingkan harga resmi SPBU. Pertalite dijual di kisaran Rp13.500 hingga Rp14.000 per liter, sedangkan Pertamax mencapai Rp15.500 hingga Rp16.000 per liter, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan di lapangan.

BACA  Pemkab Bartim Koordinasi Lintas Sektor Terkait Kelangkaan Pertamax-Pertalite

“Harga di pengecer lebih tinggi karena pasokan berasal dari pelangsir,” terang Ari Panan.

Ia kemudian mengungkapkan bahwa aktivitas pelangsir di SPBU Longkang saat ini telah dibatasi guna menghindari distribusi yang tidak terkendali serta mencegah potensi penimbunan oleh pihak-pihak tertentu.

“Pelangsir hanya diperbolehkan membeli maksimal 20 liter per hari dan tidak boleh menggunakan jerigen, ini untuk mengendalikan distribusi agar tidak terjadi penimbunan,” tegas Ari Panan.

Meski demikian, SPBU masih melayani penjualan tambahan pada malam hari apabila stok BBM masih tersedia, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terlayani pada siang hari.

“Apabila masih ada sisa, penjualan dilanjutkan mulai pukul 18.00 WIB,” jelas Ari Panan.

Terkait antrean panjang yang kerap terjadi di SPBU, Asisten I mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengimbau pengelola untuk melakukan pengaturan yang lebih baik, agar tidak menimbulkan keributan di antara masyarakat yang mengantre.

“Kami minta pengelola SPBU mengatur antrean dengan cermat agar tidak terjadi keributan, serta memberikan informasi kepada masyarakat jika stok BBM hampir habis,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan berlebihan, termasuk dengan cara menimbun BBM atau memainkan harga di luar ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap tidak ada yang menimbun atau memainkan harga BBM. Situasi ini harus dijaga bersama,” kata Ari Panan.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Barito Timur akan menyiapkan surat edaran atau imbauan resmi sebagai langkah pengendalian di lapangan, sekaligus memberikan pedoman bagi para pelaku usaha dan masyarakat.

“Kami akan membuat edaran atau imbauan resmi sebagai langkah pengendalian di lapangan,” tuturnya.

Asisten I juga menambahkan bahwa usulan penambahan kuota BBM untuk Barito Timur yang sebelumnya telah diajukan ke Depo Banjarmasin hingga kini masih belum mendapatkan respons, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

BACA  Gelar Griya Idulfitri, Bupati Bartim Perkuat Silaturahmi dan Kerukunan Lintas Elemen

“Tambahan kuota BBM yang sudah diajukan ke Depo Banjarmasin sampai saat ini belum ada jawaban,” pungkasnya. (BME-1)