Bahaya Isu SARA dalam Pemilihan Kepala Daerah

Ilustrasi isu SARA. (Ist)

BERITA62.COM – Isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan atau disingkat SARA seringkali menjadi pemicu konflik dan polarisasi dalam konteks politik di Indonesia. Pada pemilihan kepala daerah, penyebaran isu-isu SARA dapat memiliki dampak yang merusak dan mengancam stabilitas serta persatuan masyarakat.

Bahaya atau dampak negatif yang dapat timbul akibat penyebaran isu-isu SARA dalam pemilihan kepala daerah di antaranya adalah polarisasi masyarakat. Isu-isu SARA dapat memecah belah masyarakat berdasarkan perbedaan suku, agama atau ras. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antar kelompok, bahkan konflik sosial yang berpotensi memicu kerusuhan.

Penyebaran isu SARA seringkali digunakan untuk menyerang kandidat atau kelompok politik tertentu dengan cara menyudutkan mereka berdasarkan identitas suku, agama atau ras. Strategi ini justru mengaburkan substansi perdebatan politik dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang harus dibahas.

Penyebaran isu-isu SARA akhirnya dapat menghambat pembangunan karena pemilihan kepala daerah dipenuhi oleh retorika dan konflik berbasis identitas, fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa terabaikan. Kandidat yang terlibat dalam penyebaran isu-isu SARA cenderung mengesampingkan agenda pembangunan yang lebih penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berikutnya isu-isu SARA juga membuat kualitas demokrasi merosot. Penyebaran isu-isu SARA merusak integritas dan kualitas proses demokrasi. Pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin berdasarkan visi, program dan integritas, bukan berdasarkan identitas suku, agama atau ras.

Dampak lain dari penyebaran isu-isu SARA adalah meningkatnya ketegangan antaragama dan antarsuku. Penyebaran isu-isu SARA dapat memperkuat stereotip negatif antaragama dan antarsuku, yang pada gilirannya dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan meningkatkan tingkat diskriminasi.

Untuk mencegah bahaya-bahaya ini, penting bagi seluruh pihak, termasuk calon pemimpin, partai politik, media massa dan masyarakat sipil, untuk bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses politik. Pembangunan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari penyebaran isu-isu SARA menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan demokrasi lokal.
____________
Agustinus Bole Malo, wartawan Borneonews.co.id