BERITA62.COM, Barito Timur – Bupati Barito Timur, M Yamin, membuka Forum Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 di Tamiang Layang, Kamis, 2 Oktober 2025.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa IKD bukan sekadar angka atau laporan administratif, melainkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kepemimpinannya.
“Indeks Ketahanan Daerah (IKD) bukan sekadar angka atau laporan administratif, tetapi indikator sejauh mana kesiapsiagaan, ketangguhan, serta kemampuan kita dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana,” ujar Yamin.
Kepala Daerah mengingatkan bahwa Barito Timur memiliki potensi ancaman bencana cukup besar, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, hingga bencana non-alam. Karena itu, IKD harus dijadikan instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko.
“IKD harus menjadi pijakan bagi kita semua untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana, bukan sekadar formalitas administrasi,” tegasnya.
Dalam arahannya, Yamin menekankan tiga hal penting bagi perangkat daerah dan instansi yang hadir, yakni memberikan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi serta verifikasi, dan menjadikan IKD sebagai momentum perbaikan berkelanjutan.
Ia optimistis kerja sama pemerintah daerah, BNPB, akademisi dan pemangku kepentingan akan mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan responsif.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Damkar Barito Timur, Ahmad Gazali, menjelaskan FGD tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“IKD juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025–2029,” ungkapnya.
Menurut Gazali, penilaian IKD bukan hanya evaluasi teknis, melainkan juga bagian dari Indikator Kinerja Utama Bupati Barito Timur.
“Hasil penilaian ini diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap risiko bencana,” tambahnya.
FGD diikuti tim penilai dari BNPB, akademisi LPPM Universitas Palangka Raya, 11 Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tim persiapan KRB BPBD Damkar. Kegiatan bertujuan menyusun hasil penilaian sementara IKD, memverifikasi data dukung, serta mengidentifikasi aspek kelembagaan, regulasi, sumber daya dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan.
“Dari sini kita berharap muncul rekomendasi awal untuk memperkuat ketahanan daerah. Hasil penilaian IKD nantinya akan menjadi pijakan penting dalam mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Barito Timur. Sehingga benar-benar terwujud masyarakat Barito Timur SEGAH (Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, Harmonis) siap, tangguh dan selamat dari bencana,” pungkas Gazali. (BME-1)
