BERITA62.COM, Barito Timur – Pemerintah Kabupaten Barito Timur memulai pelaksanaan Pelatihan Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA) 2025 di Tamiang Layang, Senin, 29 September 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat data sanitasi sekaligus mendukung percepatan penanganan stunting di daerah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Barito Timur, Jimmi WS Hutagalung, menegaskan bahwa persoalan sanitasi merupakan isu fundamental yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
“Sanitasi bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga indikator kemajuan daerah sekaligus isu strategis nasional,” katanya saat membuka pelatihan.

Jimmi menambahkan, program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sejalan dengan agenda strategis Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur periode 2025–2029, yang menargetkan 100 persen akses air minum rumah tangga di pedesaan dan peningkatan sanitasi aman pada 2029.
“Hal ini membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama pembangunan daerah,” ujarnya.
Pelaksanaan Study EHRA tahun ini merupakan pemutakhiran dari kegiatan serupa pada 2015 dan 2019. Namun, karena efisiensi anggaran, survei yang semula direncanakan di 104 desa dan kelurahan hanya dilakukan di 50 desa dan kelurahan.
Jimmi menekankan pentingnya ketelitian enumerator dan supervisor agar data yang diperoleh benar-benar valid.
“Sanitasi yang buruk adalah salah satu faktor pemicu stunting. Barito Timur termasuk dalam 160 kabupaten/kota yang masih menghadapi masalah ini,” ungkapnya.
Lebih jauh, Jimmi menyebut Study EHRA memiliki peran strategis bukan hanya sebagai indikator teknis, tetapi juga sebagai dasar advokasi kebijakan. Data yang terkumpul akan menjadi rujukan penyusunan program sanitasi lima tahun mendatang. Ia berharap kehadiran narasumber dari Pokja AMPL Provinsi Kalimantan Tengah dapat memperkuat kapasitas peserta dan memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan optimal.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Untung Suhari menjelaskan, pelatihan ini diikuti 51 peserta dari lintas sektor, termasuk 11 kepala puskesmas se-Barito Timur.
“Peserta tidak hanya mempelajari teknis Study EHRA, tetapi juga mendalami lima kajian primer lain, seperti sanitasi sekolah, peran swasta, komunikasi dan pemetaan media, peran masyarakat, serta kelembagaan dan keuangan,” jelasnya.
Pelatihan berlangsung selama tiga hari, 29 September hingga 1 Oktober 2025, menghadirkan narasumber dari Pokja AMPL Kalteng, yakni Eralita, Kartinus Aprianus, Yuliansi, dan Tomi Ade Putra. Metode yang digunakan berupa paparan, diskusi, hingga praktik langsung.
Keluaran yang diharapkan berupa tersusunnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan Study EHRA dan dukungan teknis dari fasilitator kota. (BME-1)