BERITA62.COM, Barito Timur – Kepala Bidang Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial (DPMDSos) Kabupaten Barito Timur, Tuberta Hartano, menghadiri rapat rekonsiliasi data bersama BPJS Kesehatan terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Selasa, 8 Juli 2025.
Rapat yang dilaksanakan di Kantor BPJS Kesehatan Tamiang Layang ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan program JKN-KIS, khususnya bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan melalui pendanaan dari pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Disdukcapil, Analis Tata Pemerintahan Setda, Auditor Inspektorat, Dinas Kesehatan, serta BPKAD Barito Timur.
“Kami sangat mengapresiasi upaya bersama ini untuk memastikan masyarakat Barito Timur, terutama yang tidak mampu, tetap mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Kami berkomitmen untuk terus menyosialisasikan program ini agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Tuberta Hartano saat diwawancarai usai rapat.
Ia menegaskan bahwa bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan tergolong tidak mampu secara ekonomi, dapat mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah melalui Bidang Sosial DPMDSos Barito Timur. Proses ini dimulai dari pencatatan data sebelum diusulkan ke BPJS Kesehatan.
“Cukup dengan membawa Kartu Keluarga, masyarakat sudah bisa kami bantu untuk proses pengajuan kepesertaan. Ini penting agar saat mereka sakit atau melahirkan, tidak terbebani biaya pengobatan,” jelasnya.
Ia juga berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini tetap konsisten dan aktif dalam melakukan pemutakhiran data serta pendampingan kepada masyarakat, agar tidak ada yang tertinggal dalam jaminan pelayanan kesehatan.
Melalui rapat ini, diharapkan data peserta JKN-KIS yang ditanggung oleh Pemkab Barito Timur dapat lebih akurat dan tepat sasaran, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. (BME-1)
