BERITA62.COM, Barito Timur – Pemerintah Kabupaten Barito Timur melibatkan seluruh perangkat daerah dalam pematangan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai dasar penting perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2027.
Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan SHS dan HSPK yang digelar pada Senin, 9 Februari 2026, sebagai langkah strategis untuk menyiapkan standar harga yang akurat, rasional dan sesuai kondisi riil daerah.
FGD ini juga bertujuan menyamakan persepsi sekaligus menghimpun masukan dari seluruh perangkat daerah agar penyusunan SHS dan HSPK menjadi lebih komprehensif serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan ke depan.
Ketua Tim Tenaga Ahli dari PT Gamamulti Usaha Mandiri Universitas Gadjah Mada, Gatot Harianto, menegaskan bahwa penyusunan standar harga harus berbasis data dan dilakukan secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan.
“Standar harga yang disusun harus berbasis data, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah daerah,” tegas Gatot.
Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, saat membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa SHS dan HSPK memegang peran penting dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh perangkat daerah, sehingga peserta diminta mengikuti FGD dengan sungguh-sungguh.
“Aturan harga satuan yang disusun dengan baik akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan tepat sasaran,” ujarnya
Misnohartaku berharap seluruh peserta, mulai dari perangkat daerah hingga camat se-Kabupaten Barito Timur, dapat aktif memberikan masukan demi menghasilkan standar harga yang realistis.
Setelah pembukaan, acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber sebagai ruang sinkronisasi dan penguatan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
FGD ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah dan camat se-Barito Timur sebagai bagian dari upaya Pemkab Barito Timur mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih transparan, efektif dan tepat sasaran. (BME-1)
