BERITA62.COM, Barito Timur – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan komitmen memperkuat kinerja perangkat daerah yang terukur dan akuntabel melalui Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Kamis, 29 Januari 2026.
Penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja dipimpin langsung oleh Bupati Barito Timur M Yamin yang didampingi Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu dan Sekretaris Daerah Misnohartaku. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah serta camat se-Barito Timur.
Dalam sambutannya, Bupati M Yamin menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan bentuk komitmen nyata seluruh jajaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Pakta integritas dan perjanjian kinerja ini harus menjadi pegangan dalam bekerja. Setiap program yang dijalankan harus terukur, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kepala Daerah juga menekankan pentingnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Menurutnya, indikator kinerja harus dijadikan alat evaluasi sekaligus pengendalian internal dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah.
“Dengan indikator yang jelas, kinerja bisa dievaluasi secara objektif sehingga kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” tambah Yamin.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Barito Timur, Josmar L Banjar Nahor, dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 38 pimpinan perangkat daerah mengikuti penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja Tahun 2026. Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penilaian kinerja Tahun 2025, Pemkab Barito Timur memperoleh skor 60,81.
“Penilaian tersebut dilakukan melalui laporan kinerja triwulanan, semester dan tahunan, serta evaluasi berkala. Capaian ini menjadi dasar untuk terus mendorong perbaikan kinerja di setiap perangkat daerah,” jelas Josmar.
Ia menambahkan, perjanjian kinerja memuat indikator-indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Melalui indikator tersebut, kinerja organisasi diharapkan dapat terukur, terpantau dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” tandasnya. (BME-1)
