BERITA62.COM, Barito Timur – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Barito Timur, I Putu Widid Septiawan, meminta pihak eksekutif segera menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul rencana pemangkasan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Permintaan itu disampaikan Widid usai mengikuti rapat kerja DPRD bersama tim eksekutif, Jumat, 17 Oktober 2025.
Dalam rapat tersebut diketahui bahwa alokasi dana transfer pusat untuk tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp380 miliar. Dengan demikian, total APBD 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp920 miliar dari sebelumnya yang mencapai Rp1,3 triliun.
“Kita akui dana menurun cukup besar, dan sebagian besar terserap untuk belanja pegawai serta tunjangan. Kondisi ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan pembangunan daerah yang telah menjadi visi dan misi kepala daerah,” ujar Widid saat diwawancarai.
Ia menegaskan, langkah strategis yang harus segera dilakukan eksekutif adalah meningkatkan PAD agar pembangunan tetap berjalan.
“Untuk mendapatkan PAD, kita perlu menggali sumber pendapatan dari pihak ketiga. Banyak perusahaan di Barito Timur, baik tambang, perkebunan, maupun sektor lainnya yang seharusnya bisa berkontribusi kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Widid juga mengingatkan pentingnya regulasi turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup) dari Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan pada 2022, guna memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Corporate Social Responsibility (CSR).
“Perda sudah dibuat sejak 2022, maka secepatnya harus diterbitkan Perbup agar kita bisa bertindak. Sampai sekarang kita belum tahu pasti bagaimana pengelolaan dana DBH atau CSR yang menjadi tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD segera menggelar rapat dengan seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Timur.
“Lebih cepat akan lebih baik. Buatkan Perbup dan panggil semua pimpinan perusahaan agar kita tahu sejauh mana kontribusi mereka terhadap daerah,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Widid berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bekerja lebih optimal dalam mengelola anggaran yang terbatas.
“Kita berharap OPD mampu memanfaatkan anggaran secara efektif. Jangan sampai efisiensi justru membuat kebutuhan masyarakat menjadi korban,” pungkasnya. (BME-1)
