Pemkab Bartim, TNI dan Polri Terus Tingkatkan Patroli dan Sosialisasi Stop Illegal Fishing

Praktik illegal fishing sendiri mencakup penggunaan alat tangkap terlarang seperti setrum, racun, maupun bahan peledak.

Kegiatan patroli dan sosialisasi stop illegal fishing di Barito Timur.

BERITA62.COM, Barito Timur – Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Perikanan dan Peternakan, bersama TNI dan Polri terus memperketat pengawasan perairan dengan menggelar patroli dan sosialisasi terkait pencegahan praktik illegal fishing.

Langkah ini dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat mengenai dugaan penangkapan ikan dengan cara-cara terlarang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Patroli razia digelar di perairan Desa Tuyau dan Ketab pada Selasa, 16 September 2025, serta di Desa Muara Pelantau pada Rabu, 17 September 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Perairan yang terdiri dari ASN Bidang Perikanan bersama personel TNI dan Polri.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Barito Timur, Noveta Wijanti, menegaskan bahwa patroli ini merupakan agenda rutin sekaligus tindak lanjut dari laporan warga.

“Kami tidak ingin praktik illegal fishing dibiarkan, karena dampaknya sangat merugikan. Bukan hanya mengurangi populasi ikan, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem perairan,” ujarnya, Kamis, 18 September 2025.

Praktik illegal fishing sendiri mencakup penggunaan alat tangkap terlarang seperti setrum, racun, maupun bahan peledak. Metode tersebut dinilai tidak hanya membunuh ikan dalam jumlah besar, tetapi juga mematikan biota lain yang berperan penting dalam menjaga kelestarian perairan. Dalam jangka panjang, tindakan itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

Selama patroli berlangsung, tim melakukan pemeriksaan aktivitas nelayan, termasuk jenis alat tangkap yang dipakai, sekaligus menyampaikan sosialisasi langsung agar masyarakat memahami bahaya serta konsekuensi hukum dari praktik illegal fishing.

“Kami mengingatkan nelayan agar tetap menggunakan cara tangkap yang ramah lingkungan. Jika kedapatan melanggar, tentu akan ada sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Noveta.

Meski belum ditemukan aktivitas illegal fishing secara langsung saat patroli, tim memperoleh sejumlah informasi dari masyarakat terkait dugaan kegiatan serupa yang masih berlangsung secara tersembunyi. Temuan itu akan menjadi bahan tindak lanjut pada pengawasan berikutnya.

“Kami berharap masyarakat ikut serta menjaga perairan dengan melapor jika melihat praktik mencurigakan. Keberhasilan menjaga ekosistem bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama,” pesan Noveta. (BME-1)