BERITA62.COM, Barito Timur – Pemerintah Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Kamis, 11 September 2025.
Forum tahunan ini menjadi wadah penting bagi pemangku kepentingan desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun anggaran 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri 43 peserta yang terdiri dari Pemerintah Desa Hayaping, Camat Awang, Ketua BPD, Ketua RT 1 hingga 7, perwakilan UPTD Puskesmas, Pendamping Desa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna, tokoh adat, serta masyarakat.
Melalui Musrenbangdes, disepakati sejumlah program prioritas yang akan menjadi acuan pembangunan desa di tahun mendatang.
Kepala Desa Hayaping, Krisnayadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
“Musrenbang merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa menciptakan program yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh warga,” ujarnya.
Krisnayadi berharap hasil musyawarah ini dapat mewujudkan Desa Hayaping yang lebih maju dan sejahtera.
Sementara itu, Camat Awang, Fernando, menegaskan perlunya kerja sama sejak tahap perencanaan.
“Kita perlu untuk gotong royong dan bekerja sama, bukan hanya pada pelaksanaan, tapi juga sejak perencanaan seperti ini. Dengan adanya tukar pikiran dalam rapat ini, kita dapat menemukan ide, mengumpulkan data, serta memilah mana yang harus diprioritaskan sesuai kondisi dan kebutuhan,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua BPD Desa Hayaping, Suriansyah, menilai Musrenbang Desa sebagai forum strategis dalam menyatukan aspirasi masyarakat.
“Musrenbang Desa ini bukan hanya formalitas, tetapi wadah untuk menyatukan aspirasi masyarakat agar pembangunan desa sesuai kebutuhan nyata dan selaras dengan program pemerintah daerah,” jelasnya.
Musrenbangdes Hayaping ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil musyawarah sebagai bentuk komitmen bersama. Melalui kesepakatan ini, diharapkan arah pembangunan Desa Hayaping pada tahun 2026 benar-benar menjawab kebutuhan warga sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. (BME-1)
