BERITA62.COM, Barito Timur – DPRD Kabupaten Barito Timur terus mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Komitmen ini ditandai dengan digelarnya rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir kepala daerah atas pengajuan Raperda APBD-P 2025, Kamis, 31 Juli 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nursulistio, didampingi Wakil Ketua II Eskop. Dalam pernyataannya usai rapat, Nursulistio menyampaikan bahwa seluruh proses pembahasan Raperda APBD-P 2025 telah rampung dan siap dilanjutkan ke tahap evaluasi.
“APBD perubahannya sudah selesai semua. Setelah rapat ini, DPRD akan menyampaikan berita acara persetujuan bersama dan surat keputusan kepada pihak eksekutif,” ujarnya.
Nursulistio meminta eksekutif segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan mengajukan evaluasi ke Gubernur Kalimantan Tengah. Ia menegaskan bahwa percepatan sangat penting agar program kerja di masing-masing perangkat daerah, terutama kegiatan pembangunan, tidak terhambat oleh waktu.
“Kita masih punya waktu yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan seperti pemeliharaan dan peningkatan fasilitas publik, seperti jalan dan jembatan,” katanya.
Nursulistio juga menyebutkan bahwa seluruh perangkat daerah telah melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan efisiensi, relaksasi dan perubahan target capaian yang tidak bisa direalisasikan dalam APBD murni.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, mengungkapkan bahwa nilai APBD-P tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp1,4 triliun.
“Anggaran ini tetap proporsional. Untuk infrastruktur dialokasikan sesuai persentase, sedangkan pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen,” jelasnya.
Misnohartaku berharap setelah disahkan dan mendapat persetujuan gubernur, setiap perangkat daerah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat realisasi anggaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Pembahasan APBD-P ini sebelumnya telah melalui rapat kerja antara DPRD dan pemerintah daerah, yang dihadiri oleh jajaran legislatif, tim ahli fraksi, serta seluruh kepala perangkat daerah. (BME-1)
