BERITA62.COM, Barito Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Rabu, 2 Juli 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, didampingi Wakil Ketua II Eskop. Hadir dalam kesempatan tersebut para anggota dewan, staf ahli, tenaga ahli fraksi, serta jajaran eksekutif dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur, termasuk Asisten I Setda Ari Panan P Lelu, para kepala perangkat daerah, dan sejumlah undangan.
Dalam rapat itu, enam fraksi di DPRD menyampaikan pemandangan umum yang berisi pandangan, saran, serta catatan kritis terhadap substansi dan arah kebijakan yang tertuang dalam draf RPJMD. Pemandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme pembentukan perda, yang mencerminkan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi politik dari lembaga legislatif kepada eksekutif.
Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, menegaskan bahwa masukan dari fraksi-fraksi hendaknya menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen RPJMD yang akan menjadi panduan pembangunan lima tahun ke depan.
“Kita berharap nantinya ditanggapi oleh kepala daerah, baik catatan maupun masukan dari fraksi-fraksi, agar diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD 2025–2029,” ujarnya usai rapat.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang partisipatif, transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD ini bukan sekadar formalitas, melainkan peta jalan pembangunan daerah yang harus menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Nursulistio.
Selanjutnya, dokumen pemandangan umum fraksi akan ditanggapi secara resmi oleh Bupati Barito Timur pada agenda rapat paripurna berikutnya, sebagai bentuk dialog demokratis antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan arah pembangunan daerah. (BME-1)
