BORNEONEWS, Barito Timur – Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kariato, mengingatkan pemerintah daerah agar melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, bukan atas dasar keinginan semata.
Hal ini disampaikan Kariato seusai mengikuti rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat paripurna DPRD Barito Timur, Jumat, 25 Oktober 2024. Rapat tersebut membahas Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025.
“Sebagai wakil rakyat, saya ingin mengingatkan bahwa pembangunan di Barito Timur ini harus berlandaskan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan pimpinan eksekutif,” ujar Kariato kepada media.
Dalam rapat itu, TAPD melaporkan anggaran yang direncanakan sebesar Rp1,3 triliun. Menurut Kariato, alokasi anggaran tersebut harus fokus pada kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan dan jembatan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2029-2045.
“Banyak jalan dan jembatan di Barito Timur yang rusak, tetapi pemerintah justru memprioritaskan hal lain. Misalnya, di Kecamatan Awang dan Kecamatan Paju Epat, ada beberapa jembatan yang kondisinya memprihatinkan. Begitu pula jalan menuju Hayaping, lebarnya hanya sekitar 2 meter seperti jalan gang, sehingga sering menimbulkan kecelakaan. Jika dua mobil berpapasan, salah satu harus turun dari jalan,” kata Kariato.
Ia juga menyoroti kondisi Jembatan Hayaping yang terbuat dari kayu dan telah berusia 40 tahun. Setiap tahun, jembatan itu hanya direhabilitasi menggunakan dana unit perawatan rutin dari Dinas PUPR.
“Hasil rehab hanya bertahan sekitar dua minggu, lalu rusak lagi. Karena itu, saya meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan ruas jalan dan jembatan di Hayaping, serta beberapa jembatan lain seperti di Murutuwu dan Balawa,” tegasnya.
Kariato berharap pemerintah daerah dapat mengelola anggaran secara bijaksana agar pembangunan yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Barito Timur. (ASR)
